Lombok Barat – Rangkaian masukan strategis mengemuka dalam kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rakerwil - I Lakpesdam PWNU NTB bersama sejumlah lembaga dan banom NU sabtu (06/12) di Lesehan Ujung Landasan Gerung Lombok Barat. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya penguatan program, harmonisasi agenda lembaga, serta penegasan arah gerakan advokasi dan kajian berbasis Aswaja.
Dalam sesi pemaparan, H. Burhanudin menyoroti keberhasilan
beberapa kelompok keagamaan dalam
melakukan labeling dan branding program. Menurutnya, strategi
komunikasi kelompok tersebut cukup efektif sehingga mampu menarik perhatian
publik luas dan mendistribusikan agenda politik-ideologis mereka ke ruang-ruang
yang selama ini jarang tersentuh. Ia juga menilai kelompok-kelompok tersebut memiliki
jaringan eksklusif yang tertata dan pemerataan akses serta pemenuhan kekuatan SDM
yang jarang ditemukan pada organisasi arus utama, termasuk NU.
Selaian itu, Burhanudin menekankan bahwa isu perubahan iklim
harus menjadi fokus Lakpesdam, terutama sektor kehutanan, pertanian, kelautan,
dan pengelolaan sampah. Ia menambahkan bahwa kajian agama, khususnya berbasis
Aswaja, masih minim hadir dalam diskursus perubahan iklim. “Program-program
Lakpesdam harus lebih terukur dan realistis,” ujarnya.
Sementara itu, Suhaimi a’wan PWNU NTB menegaskan pentingnya
menentukan “siapa yang enak disapa oleh Lakpesdam” sebagai bagian dari strategi
labeling. Ia menekankan bahwa advokasi dan kajian merupakan inti
identitas Lakpesdam. Fokus besar juga perlu diarahkan pada isu Hak Asasi
Manusia (HAM) di NTB.
“Lakpesdam harus menyiarkan Aswaja ke dunia sekaligus
menjelaskan perkembangan dunia kepada warga NU,” ungkapnya. Ia menyebut syiar
Aswaja bisa dilakukan melalui advokasi internal maupun eksternal. Selain itu,
kerja sama lintas lembaga diperlukan untuk memperluas jangkauan bantuan dan
program. Menurutnya, setiap isu harus memiliki “rumah” dan penanggung jawab
yang konsisten mengawal.
Dari unsur LP Ma’arif NU, disampaikan bahwa Renstra
Lakpesdam penting dijadikan rujukan bagi seluruh lembaga dan banom PWNU
NTB. Namun demikian, perlu diskusi lanjutan agar setiap lembaga dapat
menyesuaikan programnya tanpa saling tumpang tindih.
Adapun dari PW Pergunu NTB, ditekankan bahwa NU membutuhkan data
kuantitatif untuk memperkuat temuan kualitatif yang selama ini dikembangkan
lembaga-lembaga di internal NU. Salah satu persoalan yang menonjol adalah belum
meratanya distribusi kader muda ke berbagai lini strategis. Pergunu juga
merekomendasikan pengembangan isu-isu “lompatan berpikir” yang lebih progresif
dan terukur.
Di akhir pertemuan, seluruh peserta menegaskan bahwa keterhubungan
antara lembaga dan banom NU harus menjadi fokus penguatan organisasi ke depan.
Berbagai kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan
tindak lanjut Lakpesdam untuk penyusunan program yang lebih selaras,
komprehensif, dan responsif terhadap isu-isu sosial terkini.

0 Comments:
Posting Komentar