DP3AP2KB Didorong Jadi Pemerakarsa

 

Bertempat di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Jum’at (05/4) dilaksanakan pertemuan membahas draf kesepakatan bersama (MoU) Pencegahan Perkawinan Anak.  Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Ibu Dra, Nunung Triningsih, MM.

Dalam sambutannya Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, menyambut baik gagasan dari NGO yang mendorong  adanya kesepakatan bersama (MoU) pencegahan perkawinan anak. “saat ini angka perkawinan anak di NTB jumlahnya cukup tinggi, sehingga dibutuhkan adanya kerjasama dengan semua pihak untuk melakukan intervensi. Ini permasalahan bersama, harus ada upaya bersama-sama untuk mencegah kasus perkawinan anak di NTB, ungkapnya.

Sementara itu, Pengurus LPA NTB Syukran Hasan menjelaskan, bahwa pertemuan ini diadakan untuk menyusun dan mendiskusikan draf kepekatan bersama (MoU) Pencegahan Perkawinan Anak. Ada perwakilan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB yang diundang untuk meminta arahan dan masukan terkait rencana MoU pencegahan perkawinan anak dengan Pemeritah Daerah Provinsi NTB.

Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari diskusi yang sudah kita lakukan bersama teman-teman Lakpesdam NU, Wahana Visi, Islamic Relief, LPA dan Rutgers. Kita ingin mendorong adanya kesepakatan bersama (MoU) sebagai payung untuk melakukan gerakan pencegahan perkawinan anak bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ungkap pria yang akrab disapa Bang Ucok ini.  

Untuk mempermudah proses komunikasi dan konsolidasi dalam penyusunan MoU Pencegahan Perkawinan anak ini, peserta mendorong agar DP3AP2KB menjadi pemerakarsa penyusunan MoU. Permintaan itu pun disepakati oleh Kepala Dinas DP3AP2KB NTB, dan meminta untuk segera dilakukan pertemuan kembali untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dan melakukan perbaikan atas draf MoU yang sudah didiskuskan bersama.

Pertemuan penyusunan draft kesepatakan bersama (MoU) dihadiri oleh perwakilan peserta dari  Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Dinas DP3AP2KB,  Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK, LPA, Lakpesdam NU, Routgers, Islamic Reliefn dan Wahana Visi.