IKA PMII NTB Soroti Aspek Lingkungan dan Perlindungan Sosial dalam Kebijakan IPR

 

Mataram – Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Nusa Tenggara Barat (PW IKA PMII NTB) mengingatkan Pemerintah Provinsi NTB agar pengelolaan dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tetap sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan melalui program NTB Lestari.

Ketua Umum PW IKA PMII NTB, Akhdiansyah, mengatakan sektor pertambangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pengembangannya harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Pertambangan merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Pengembangan sektor ini harus tetap sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” ujar Akhdiansyah, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penerbitan IPR dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena itu, proses penerbitannya harus dilakukan secara transparan, adil, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam menyikapi pembahasan kebijakan IPR, IKA PMII NTB menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov NTB. Di antaranya membuka ruang partisipasi publik secara luas dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang IPR, memprioritaskan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan, serta memperkuat sistem mitigasi risiko dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang melanggar aturan.

Selain itu, IKA PMII NTB menyoroti pentingnya pembatasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam kegiatan pertambangan rakyat. Organisasi tersebut juga meminta pemerintah memastikan kewajiban reklamasi dan pemulihan kawasan pascatambang dilaksanakan secara konsisten.

“Kami mendorong penyusunan sistem mitigasi risiko yang kuat serta penguatan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

IKA PMII NTB juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan yang tinggal di kawasan pertambangan, terutama perempuan, ibu hamil, dan anak-anak. Pemerintah diminta menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang memadai dan mudah diakses bagi masyarakat terdampak.

Melalui berbagai rekomendasi tersebut, IKA PMII NTB berharap kebijakan IPR di NTB dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat perlindungan sosial.

“Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan agar pembangunan di NTB benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Akhdiansyah.