Skip to main content

Posts

Menjahit Struktur Mendinamisir Kultur

By
 Kalimat ini setidaknya mewakili upaya sahabat-sahabat di Lakpesdam dan Fatayat NU, sebagai salah satu strategi melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Kalimat diatas merupakan ungkapan reflektif untuk menggambarkan bahwa kerja berjamaah dan berjamiyah adalah pilihan. Struktur (negara/pemerintah) tentu dalam banyak hal tidak akan bisa menjangkau semua sisi untuk mencegah praktik perkawinan anak. Mendinamisir kultur juga adalah pilihan yang harus disambung, dijahit dan dirajut sehingga akan terhubung menjadi sebuah pola yang saling mendukung, menguatkan dan hasil akhirnya adalah kemajuan dan kesuksesan bersama. Dan Aktivis Nahdlatul Ulama (Lakpesdam dan fatayat) dengan dukungan keluarga besar lembaga dan banom Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat menjadikan strategi “Menjahit Struktur-Mendinamisir Kultur” sebagai pola dan jalan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mencegah praktik perkawinan anak. Inilah salah s
Post a Comment
Read more
Recent posts

Serial Diskusi "Penyusunan Naskah Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak"

By
  Ada Mas Rully (Akademisi Fak. Hukum Unram), Bang Ucok (LPA NTB), Mas Ratman (Akademi Perlindungan Anak), Pak Riyanto (Wartawan Duta Selaparang) dan sahabat-sahabat Lakpesdam NU NTB. Bertempat di Kantor Lakpesdam NU NTB, minggu (21/04) melanjutkan serial diskusi penyusunan naskah kebijakan pencegahan perkawinan anak yang akan disampaikan ke DPRD dan Pj Gubernur Provinsi NTB, dalam waktu dekat.   Yuuk …..!!! Bersama cegah praktik perkawinan anak di NTB Untuk NTB maju, sejahtera dan peduli anak
Post a Comment
Read more

Memacu Kinerja, Menghadirkan NU

By
    Dibersamai oleh Bapak Dr. Saleh Ending, M.Ag, mewakili Ketua PWNU NTB, memberikan saran dan evaluasi atas kinerja Lakpesdam PWNU NTB dalam mengimplementasikan khidmad Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat. Beliau berpesan kepada Pengurus Lakpesdam PWNU NTB untuk terus memperkuat kehadiran NU dengan wajah berbeda melalui kegiatan kajian, pendampingan dan pemberdayaan ditengah-tengah masyarakat. Apa yang sudah dilakukan Lakpesdam dalam mengawal isu-isu Hak Beragama Penyandang Disabilitas, mendorong Rumah Ibadah Ramah Anak dan Disabilitas, Layanan Identitas Legal bagi Kelompok rentan, Pemberdayaan Perempuan dan anak, Aktiviasi Ranting dan MWC serta membuat laporan tahunan kepada PWNU harus terus dimaksimalkan. Kolaborasi dengan Banom dan Lembaga NU yang lain harus dimaksimalkan sehingga gelombang kehadiran NU makin dirasakan oleh masyarakat diakar rumput dan manfaatnya makin dirasakan oleh jamaah. Kegiatan ditutup dengan Buka Puasa Bersama dan Penyerahan Bingkisan Lebaran un
Post a Comment
Read more

DP3AP2KB Didorong Jadi Pemerakarsa

By
  Bertempat di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Jum’at (05/4) dilaksanakan pertemuan membahas draf kesepakatan bersama (MoU) Pencegahan Perkawinan Anak.   Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Ibu Dra, Nunung Triningsih, MM. Dalam sambutannya Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, menyambut baik gagasan dari NGO yang mendorong   adanya kesepakatan bersama (MoU) pencegahan perkawinan anak. “saat ini angka perkawinan anak di NTB jumlahnya cukup tinggi, sehingga dibutuhkan adanya kerjasama dengan semua pihak untuk melakukan intervensi. Ini permasalahan bersama, harus ada upaya bersama-sama untuk mencegah kasus perkawinan anak di NTB, ungkapnya. Sementara itu, Pengurus LPA NTB Syukran Hasan menjelaskan, bahwa pertemuan ini diadakan untuk menyusun dan mendiskusikan draf kepekatan bersama (MoU) Pencegahan Perkawinan Anak. Ada perwakilan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB
Post a Comment
Read more

9 Agenda Jadi Topik Munas Perempuan 2024 Perempuan NU di NTB Terlibat

By
  ( Tanjung ) Musyawarah Nasional Perempuan tahun 2024 kembali diselenggarakan, setelah sebelumnya pada tahun 2023, Musyawarah Nasional Perempuan berhasil merumuskan usulan dari 477 desa, 163 Kabupaten/Kota dan 35 provinsi. Kegiatan ini merupakan aksi kolektif Program INKLUSI dengan pemerintah dalam hal ini BAPPENAS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Republik Indonesia. Di Kabupaten Lombok Utara, kegiatan Musyawarah Nasional Perempuan Tahun 2024, dilaksanakan dan diikuti secara hybrid selama dua hari (26-27) Maret, atas kolaborasi mitra INKLUSI yaitu ; Lakpesdam NU NTB, PC Fatayat NU Lombok Utara dan LPSDM, bertempat di Angkringan Balap Desa Medana Kec. Tanjung.   Koordinator lapangan Program INKLUSI Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Jayadi mengatakan, kegiatan Musyawarah Nasional Perempuan ini dilaksanakan untuk, pertama mewadahi partisipasi akif dan bermakna kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, kedua men
Post a Comment
Read more

Usulan Kelompok Rentan Akan Dibawa Ke Forum Musrembang

By
  Pemerintah Desa Pemenang Barat menggelar musawarah khusus, Senin (25/09/2023) bertempat di aula pertemuan Taman Safari, milik Badan Usaha Milik Desa Pemenang Barat. Kegiatan ini digelar untuk menggali aspirasi dan usulan kelompok rentan dan marginal, yang akan dijadikan bahan menyusun rencana kerja pembangunan desa tahun anggaran 2024.   “Kegiatan musyawarah khusus ini dilakukan sebagai salah satu strategi pemerintah desa membuka akses dan partisipasi kelompok rentan dan marginal, menjangkau serta mendapatkan masukan, saran dan aspirasi kelompok rentan dan marginal yang selama ini belum banyak terlibat dan merasakan manfaat pembangunan di desa”. Kata Asmaat, Kepala Desa Pemenang Barat saat memberikan sambutan pada kegiatan musyawarah khusus kelompok rentan.   Saat yang sama, Ketua Tim Penyusun RKPDes Desa Pemenang Barat Ahmad Rahmatullah, SP menyatakan, dalam waktu dekat Pemerintah Desa akan melaksanakan kegiatan musrembangdes untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa ta
Post a Comment
Read more

Pagas Asmara Desa Bayan Terapkan Konsep Pembangunan Inklusif

By
  Salah satu tujuan pembangunan desa yang ditetapkan pemerintah adalah seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga desa tanpa terkecuali. Tidak boleh satu orang pun tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk tujuan tersebut maka, semua warga harus diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif, setara, saling menghargai dan bergotong royong untuk kemajuan pembangunan di desa.   Pemerintah Desa Bayan telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan inklusif dalam pembangunan desa, dengan pelibatan perwakilan warga dari berbagai latarbelakang dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang diberikan istilah “Pagas Asmara” (penggalian aspirasi warga). Hal itu disampaikan Kepala Desa Bayan, Satradi.SP, ketika membuka kegiatan penguatan kapasitas Pengurus Sekolah Lapang, selasa (22/08), di balai pertemuan BUMDes Desa Bayan.   “Sejauh ini, dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa   mendo
Post a Comment
Read more